Program Kurikulum Merdeka, yang digagas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berpusat pada siswa, kini memasuki fase krusial dalam implementasinya. Meskipun semangatnya disambut baik, perjalanan menuju adopsi menyeluruh tidaklah tanpa hambatan. Tantangan utama yang mencuat adalah terkait kesiapan para pendidik dan adanya disparitas signifikan dalam infrastruktur serta dukungan di berbagai wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Mendorong Transformasi Pendidikan, Menemui Kendala Klasik
Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa, serta konteks lokal. Filosofi di baliknya adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan relevan, mengurangi beban materi, dan mendorong pengembangan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Namun, visi mulia ini berhadapan dengan realitas di lapangan yang kompleks.
Salah satu kendala terbesar adalah pemahaman dan kesiapan guru. Banyak pendidik, terutama yang telah lama mengajar dengan kurikulum sebelumnya, menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan metodologi baru yang menuntut kreativitas, inisiatif, dan kemampuan fasilitasi yang lebih tinggi. Pelatihan yang diberikan seringkali dirasa belum memadai atau tidak berkelanjutan, meninggalkan guru-guru merasa kurang siap untuk sepenuhnya mengadopsi perubahan ini. Beberapa guru melaporkan bahwa mereka masih meraba-raba dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka, alih-alih sekadar mengganti istilah.
Selain itu, disparitas infrastruktur dan akses terhadap sumber daya menjadi jurang pemisah. Sekolah di daerah terpencil kerap kali kekurangan fasilitas pendukung seperti akses internet, perangkat teknologi, atau bahkan buku-buku referensi yang memadai. Kondisi ini mempersulit penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau pemanfaatan platform digital yang menjadi salah satu pilar Kurikulum Merdeka. Akibatnya, esensi kurikulum ini berisiko tidak tersampaikan secara merata, menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antara siswa di perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap dengan mereka di pelosok.
Suara dari Lapangan: Beban Baru atau Inovasi Nyata?
Respons dari para guru dan kepala sekolah bervariasi. Ada yang menyambut Kurikulum Merdeka dengan antusias, melihatnya sebagai angin segar yang membebaskan mereka dari kekakuan kurikulum sebelumnya dan memberikan ruang untuk inovasi. Mereka merasa lebih dihargai sebagai profesional pendidikan dan dapat berkreasi sesuai dengan karakteristik siswa mereka. Namun, tidak sedikit pula yang merasakan beban tambahan. Adanya tuntutan untuk mengembangkan modul ajar secara mandiri, melakukan asesmen diagnostik yang lebih komprehensif, dan mengintegrasikan P5 memerlukan waktu dan energi ekstra yang seringkali tidak diimbangi dengan dukungan yang setara.
Keluhan juga muncul terkait kurangnya sosialisasi yang mendalam dan berjenjang. Banyak guru yang merasa hanya mendapatkan informasi sebatas permukaan tanpa pendampingan intensif yang diperlukan untuk benar-benar memahami dan mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif. Hal ini diperparah dengan banyaknya administrasi baru yang harus disiapkan, yang terkadang justru mengalihkan fokus dari esensi pembelajaran itu sendiri.
“Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk membentuk generasi yang lebih adaptif dan berpikir kritis. Namun, kuncinya terletak pada dukungan berkelanjutan bagi para guru, bukan hanya di awal, tetapi sepanjang proses implementasi. Tanpa dukungan yang memadai, terutama dalam bentuk pelatihan praksis dan penyediaan sumber daya, inovasi ini bisa kehilangan momentumnya di tengah jalan,” ujar Dr. Siti Khadijah, pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya memperkuat implementasi melalui berbagai program pelatihan dan platform berbagi praktik baik. Namun, upaya ini perlu lebih diintensifkan dan disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, melainkan benar-benar terwujud sebagai transformasi pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Indonesia.
- Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih adaptif, berpusat pada siswa, dan mengurangi beban materi.
- Tantangan utama implementasi meliputi kesiapan guru dalam mengadaptasi metodologi baru dan disparitas infrastruktur antar daerah.
- Banyak guru merasa pelatihan belum memadai dan menghadapi beban kerja tambahan dalam pengembangan modul ajar dan asesmen.
- Dukungan berkelanjutan, pelatihan praksis, dan penyediaan sumber daya yang disesuaikan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi.
- Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pendampingan agar Kurikulum Merdeka dapat memberikan dampak positif secara merata di seluruh Indonesia.