Ombudsman Republik Indonesia (ORI) baru-baru ini mengusulkan percepatan pembukaan akses darat pada berbagai titik kritis di Sumatera Barat. Usulan ini dibuat setelah dilakukan peninjauan lapangan dan analisis terkait dengan kondisi infrastruktur di daerah tersebut.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 42.297,30 km² dan dihuni oleh sekitar 5,4 juta jiwa. Namun, infrastruktur jalan yang memadai masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
“Kami telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan bahwa masih banyak titik kritis yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan akses darat,” kata Deputi Bidang Pengawasan Kinerja Pelayanan Publik ORI, Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis.
Ombudsman RI menemukan bahwa beberapa titik kritis yang memerlukan perhatian khusus adalah ruas jalan yang rusak, jembatan yang tidak memadai, dan kurangnya sarana penunjang lainnya seperti penerangan jalan dan rambu lalu lintas. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap bahwa dengan percepatan pembukaan akses darat, masyarakat Sumatera Barat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraannya,” tambah Yeka.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan di daerah tersebut. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi ideal.
“Kami menyambut baik usulan dari Ombudsman RI dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat pembukaan akses darat di titik-titik kritis,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Barat, Zulhendri.
Pembukaan akses darat yang lebih baik juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. “Dengan akses darat yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pasar dan meningkatkan penjualan produknya,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Barat, Risman.
Namun, pembukaan akses darat juga perlu diimbangi dengan peningkatan keselamatan lalu lintas. “Kami berharap bahwa dengan pembukaan akses darat, pemerintah juga akan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan pengawasan,” kata Ketua Komisi Khusus Keselamatan Jalan (KKJ) Sumatera Barat, Hendra.
Dalam jangka panjang, pembukaan akses darat yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. “Kami berharap bahwa dengan pembukaan akses darat, masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraannya,” kata Yeka.
Dengan demikian, usulan Ombudsman RI untuk percepatan pembukaan akses darat di Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.